Informasi Paket
Kode Paket 18682170
Nama Paket Pengadaan Modal Peralatan dan Mesin Sarana Prasarana Hubungan Masyarakat
Rencana Umum Pengadaan
Kode RUP Nama Paket Sumber Dana
36582223 Sarana Prasarana Hubungan Masyarakat berupa Modal Peralatan dan Mesin LAINNYA
Tanggal Pembuatan 3 Oktober 2022
Tahap Paket Saat Ini Paket Sudah Selesai
K/L/PD/Instansi Lainnya Kementerian Agama
Satuan Kerja UNIVERSITAS ISLAM NEGERI UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG 423812
Jenis Pengadaan Pengadaan Barang
Metode Pengadaan Pengadaan Langsung
Khusus Orang Asli Papua (OAP) Tidak
Tahun Anggaran LAINNYA 2022   
Nilai Pagu Paket Rp. 141.075.000,00 Nilai HPS Paket Rp. 141.075.000,00
Jenis Kontrak Harga Satuan
Lokasi Pekerjaan
  • Jl gajayana no 50 - Malang (Kota)
Syarat Kualifikasi Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
Izin Usaha
Jenis Izin Bidang Usaha/Sub Bidang Usaha/Klasifikasi/Sub Klasifikasi
SIUP kecil Perdagangan Eceran Khusus Komputer Dan Perlengkapannya; Piranti Lunak Dan Perlengkapan Telekomunikasi Di Toko 4741; 47411 - Perdagangan eceran komputer dan perlengkapannya; atau Perdagangan Besar Komputer, Perlengkapan Komputer Dan Piranti Lunak 4651
Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.
Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa
Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
a) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
b) Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
c) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
d) Kartu Tanda Penduduk.
Memiliki TDP atau NIB
Menyetujui Surat Pernyataan Peserta
Telah Memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT Tahunan)
1 tahun sebelumnya
Menyetujui Surat pernyataan Peserta yang berisi:
1) tidak dikenakan Sanksi Daftar Hitam;
2) keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait;
3) tidak dalam pengawasan pengadilan dan/atau sedang menjalani sanksi pidana; dan
4) tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan Negara.
Peserta Non Tender 3 peserta